SIDANG DEWAN TRIPARTIT LEBAK: PEMKAB KAWAL PERLINDUNGAN PEKERJA RENTAN, SOLUSI PHK, HINGGA STABILITAS IKLIM INVESTASI
Admin | 12 November 2026 | Dibaca 2 kali

Dewan Triparti Kabupaten Lebak

RANGKASBITUNG – Pemerintah Kabupaten Lebak bersama unsur pengusaha dan serikat pekerja yang tergabung dalam Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kembali menggelar rapat strategis guna membahas berbagai isu ketenagakerjaan terkini. Pertemuan ini menyoroti sejumlah poin krusial, mulai dari perlindungan sosial, penanganan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hingga upaya menjaga iklim investasi daerah tetap kondusif, Kamis 12 November 2026.

Sebagai wujud nyata kepedulian terhadap pekerja informal, Pemkab Lebak pada tahun 2026 telah mengakomodir pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi 3.450 tenaga kerja rentan kategori Bukan Penerima Upah (BPU). Langkah ini diambil untuk memastikan kelompok pekerja berisiko tinggi memiliki jaring pengaman sosial yang memadai.

Terkait isu PHK yang belakangan terjadi, Pemkab Lebak bergerak cepat mencari solusi konkret. Berkolaborasi dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Provinsi Banten, pemerintah akan menyelenggarakan program pelatihan khusus bagi karyawan terdampak PHK. Pelatihan yang akan dilaksanakan sepanjang November hingga Desember 2026 ini mencakup bidang Tata Boga, Tata Rias, Digital Marketing, Servis AC, hingga pelatihan Afiliator.

Selain itu, Disnaker Lebak juga terus melakukan optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) agar program kejuruan yang dibuka selaras dengan kebutuhan industri lokal. Upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kapasitas masyarakat ini juga didukung lintas sektor melalui program Sekolah Rakyat, serta penguatan di sektor perikanan dan pertanian.

Dalam rapat tersebut, forum Tripartit juga sepakat bahwa stabilitas iklim investasi Kabupaten Lebak mutlak harus dijaga. Menghadapi kondisi lingkungan kerja yang kurang kondusif, pemerintah akan mengedepankan upaya preventif melalui pendekatan persuasif dengan pihak-pihak terkait. Terkait kebijakan pengupahan, perumusan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) akan dijaga dan dikawal secara rasional agar kesejahteraan pekerja meningkat tanpa menghambat masuknya investor baru ke Kabupaten Lebak.

Sebagai penutup, terkait dengan isu penegakan norma kerja di perusahaan, Disnaker Kabupaten Lebak berkomitmen untuk terus berkoordinasi dan menyampaikan laporan Pengawasan Ketenagakerjaan kepada Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, mengingat fungsi penindakan dan pengawasan merupakan kewenangan mutlak pemerintah provinsi. Melalui sinergi Tripartit ini, diharapkan hubungan industrial di Kabupaten Lebak semakin harmonis dan berkeadilan menuju terwujudnya visi Lebak RUHAY. (Admin/Humas)

BAGIKAN :